Aturan Baru SPT PPh Pasal 21

Aturan Baru SPT PPh Pasal 21

Akhir tahun….. siap siap, untuk sobat yang punya kewajiban Pelaporan SPT Masa PPh 21 bulan Desember jangan lupa untuk laporan SPT Masa PPh 21 nya karena wajib laporan walaupun nihil. Takutnya dengan aturan yang baru, jadi lupa untuk melaporkan SPT Masa PPh 21 nya. Kita lihat dulu aturan baru No. 9/PMK.03/2018PPh 21 pasal 10 seperti berikut :

Pasal 10

(1) Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut PPh, wajib melaporkan:
a. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong;
b. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dibayar sendiri;
c. PPh Pasal 15 yang dipotong;
d. PPh Pasal 15 yang dibayar sendiri;
e. PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang di potong;
f. PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong; dan/atau
g. PPh Pasal 25 dibayar,
dengan menyampaikan SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
(2) Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak berlaku dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong pada Masa Pajak yang bersangkutan nihil, kecuali nihil tersebut dikarenakan adanya Surat Keterangan Domisili (Certificate Of Domicile).
(2a) Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong pada Masa Pajak Desember nihil, kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tetap berlaku.

Jadi berdasarakan aturan no. 9/PMK.03/2018 bagi wajib pajak yang setiap bulannya tidak ada pembayaran PPh Pasal 21, tidak wajib malaporkan SPT Masa setiap bulannya kecuali pada bulan Desamber. kecuali nihil tersebut dikarenakan adanya Surat Keterangan Domisili (Certificate Of Domicile) tetap wajib laporan SPT Masa PPh Pasal 21.
Berdasarkan aturan tersebut diatas wajib menggunakan aplikasi espt bagi Wajib Pajak sebagai pemotong pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
• Jumlah pemotongan lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) Masa Pajak;
• Jumlah setoran dengan lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.
Seperti kewajiban pelaporan yang lain, untuk SPT PPh Pasal 21 Jatuh tempo pada tanggal 20 bulan Januari. Jangan sampai terlambat ya….. jangan sampai kena sanksi terlambat lapor atau tidak melaporkan Rp. 100.000,-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *