Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai

Ketentuan Umum Akuntansi PPN

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak ( BKP ) atau pun Jasa Kena Pajak ( JKP) lebih dari 4,8 Milyar wajib dikukuhan menjadi Pengusaha Kena Pajak ( PKP ).  Setelah dikukuhkan sebagai PKP ada satu kewajiban yaitu memungut PPN  pada saat menyerahkan BKP ataupun JKP.  Selain itu ada kewajiban untuk membuat faktur pajak dan menghitung untuk dilaporkan tiap bulannya. Baik sobat BelajarPajak.net diatas sedikit pengantar tentang PKP dan PPN selanjutnya pastilah sobat semua pingin tau nih :

Apakah yang dimaksud dengan PPN?

PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi yang jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut.

Objek pajak apa saja yang dapat dikenakan PPN  dan berapa besar tarif PPN?

  1. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Obyek PPN meliputi penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; Impor BKP; Penyerahan JKP dalam Daerah Pabean; Ekspor Barang Kena Pajak;

 

  1. BKP yang tidak dikenakan PPN

Beberapa barang yang tidak dikenakan pajak PPN adalah barang yang diambil dari sumbernya secara langsung; barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat; makan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan lain-lain, uang, emas batangan dan surat-surat berharga.

  1. JKP yang tidak dikenakan PPN

Beberapa jasa di bidang pelayanan kesehatan medik bidang social, bidang pengiriman surat dengan perangko, perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi; bidang keagamaan; bidang pendidikan; bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan, bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan, bidang angkutan umum di darat dan di air, bidang tenaga kerja, bidang perhotelan, jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

  1. Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  2. Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif 10 %; 20 %; 30%; 40%; 50% dan 75%
  3. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 10 %; 20 %; 30%; 40%; 50%, 60% dan 75%.
  4. Kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Bagaimana mekanisme perhitungan dan pelaporan PPN?

Mekanisme perhitungan : DPP x tarif PPN

Untuk saat ini Pengusaha Kena Pajak untuk Pembuatan faktur wajib menggunakan aplikasi e-Faktur, untuk mekanisme pelaporannya diperoleh dengan memasukkan data-data di aplikasi efaktur ini berupa Faktur Pajak Masukan , Faktur Pajak keluaran, Nota Retur dan data-data yang lain, kemudian dilakukan posting untuk mendapatkan file report berupa file bentuk csv dan file PDF induk  laporan PPN 1111. Setelah mendapatkan kedua file tersebut bisa dilaporkan melalui TPT di Kantor Pelayanan pajak ataupun bisa di upload via efilling di http://djponline.pajak.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *